KEWARGANEGAARAAN

NAMA: WINDY FIRIYA NINGSIH

PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

BAB I          HAKIKAT DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA DAN PROFESIONAL

A.     Konsep dan urgensi pkn dalam pencerdasan kehidupan bangsa .

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program  sarjana  merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuan yang berbudaya,mampu  memasuki dan/atau menciptakan   lapangan   kerja,   serta   mampu   mengembangkan   diri   menjadi profesional.

Dalam undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah  pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan , perlu keahlian ,kemahiran atau kecakapan . memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh dari pendidikan profesi.

Konsep warga negara indonesia adalah warga negara dalam arti moderen, bukan warga negara pada zaman yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuan filsafat.

Istilah   “warga   negara”   adalah   terjemahan   dari   istilah   bahasa Belanda,  staatsburger.   Selain   istilah  staatsburger  dalam           bahasa   Belanda dikenal     pula   istilah  onderdaan.       Menurut     Soetoprawiro       (1996),   istilah onderdaan  tidak        sama    dengan     warga    negara    melainkan      bersifat   semi warga     negara     atau   kawula     negara.    Munculnya      istiah  tersebut    karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal sehingga dikenal istilah kawula negara sebagai terjemahan dari onderdaan. Setelah    Indonesia    memasuki      era   kemerdekaan       dan   era   modern,   istilah kawula   negara   telah   mengalami   pergeseran.   Istilah   kawula   negara   sudah tidak digunakan lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Istilah “warga negara” dalam kepustakaan Inggris dikenal dengan      istilah   “civic”,  “citizen”,  atau    “civicus”.  Apabila    ditulis   dengan mencantumkan          “s”  di  bagian   belakang     kata  civic  mejadi    “civics”  berarti disiplin ilmu kewarganegaraan.

B.   Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan

Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh kemendikbud (2013) bangsa indonesia akan mendapat bonus demografi (demographic bonus) sebagai modal indonesia pada tahun 2045. Pada tahun 2030-2045 indonesia  akan mempunyai usia  produktif (15-64 tahun) yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang  yang harus ditangkap dan bangsa indonesia perlu mempersiakan ntuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berkembang secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar , tentu car yanga paling strategis adalah melalui pendidikan, ermasuk pendidikan kewarganegarran.

C.   Sumber historis, sosiologis dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan

Secara historis , pendidikan kewaganegaraan dalam arti substansi telah dimulai sejak jauh sebelum indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan indonesia ,berdirinya organisasi boedi oetomo (1908) disepakati sebagai hari kebangkitan nasional karna pada saat itulah dalam diri bangsa indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun bellum menamakan indonesia.

Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah nusantara  berikrar menyatakan diri sebagai bangsa indonesia ,bertanah air, dan berbahsa persatuan bahasa indonesia.

Pada tahun 1930-an , organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun secara diam-diam , baik didalam atau pun diluar negri tumbuh bagaikan jamur dimusim hujan. Secara umum, organisai tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa  kebangsaan dan mencita-citakan indonesia merdeka.

Akhirnya indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus1945. Setelah indonesia menyatakan kemerdekaan, bngsa indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan indonesia sebaigai wilayah jajahannya oleh karna itu, priode pasca kemerdekaan indonesia, tahun 1945 sampai saaat ini, bangsa indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan secara fisik maupun diplomatis.    

Secara polisti, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat didentifikasi dari pernyataan somantri (1972) bahwa pada masa orde lama mulai dikenal dengan istilah:

1.     Kewarganegaraan (1957)

2.     Civics (1962)

3.     Pendidikan kewargaan negara (1968)

Pada masa orde lama pada tahun 1957 , isi mata pelajaaran pkn membahas cara memperolehan dan kehilanggan kewarganegaraan ,sedangkan dalam civics (1962) lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, UUD, pidato- pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk “nation and character building” bangsa indonesia.

D.   Hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan

1.     Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata” pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan yang berarti usaha sadar dan terencana suasana belajar dan peroses pembelajaran agar perserta didik secara aktif mengembangkan opotensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adala segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

2.     Secara yuridis , pendidikan yang dimaksud adalah membentuk perserta didik menjadi  manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

3.     Secara erminologis  pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikkan demokrasi politik.

4.     Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraankarena setiap generasi adalah orang baru yang harus dapat pengetahuan , sikap\nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga egara yang memiliki watak yang baik.

5.     Secara historis, pkn diindonesia diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita – cita indonesia merdeka.

6.     pendidikan kewarganegaraan senantiasa  menghadapi dinamika perubahan dalam sisitem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

7.     Pkn indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

BAB II       PENGANTAR ESENSI DAN URGENSI IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER

A.   Konsep dan urgensi identitas nasional

Identitas nasional bangsa indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan akan menjadi ciri yang membedakan bangsa indonesia dari bangsa yang lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriyah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan dengan hati nurani.

B.   Sumber historis , sosiologis , politik tentang identitas nasional indonesia.

Secara historis, identitas nasional indonesia ditandai etika muculnya kesadaran rakyat indonesia sebagai bangsa yangs sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan ,asa kebangkitan nasional (bangsa). Rakyat indonesia mulai sadar jati diri sebagai anusia, kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Khusus ditetapkan dalam undang-undang no.24tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan .

Menurut sumber legal-formal, empat identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, daan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1.     Bendera negara sang merah putih

Ketentuang bendera negara diatur dalam UU N0.24 TAHUN 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24.

2.     Bahasa anegara bahasa indonesia

Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam UU  NO.24 TAHUN 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45.

3.     Lambang negara garuda pancasila

Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam UU N0.24 TAHUN 2009 mulai pasal 6 sampai pasal 57.

4.     Lagu kebangsaan indonesia raya

Ketentuan tentang lagu kebangsaan idonesia raya diatur dalam UU N0.24 TAHUN 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64.

5.     Semboyan negara bhineka tunggal ika

Semboyan ini dirumuskan oleh para the founding fathers mengacu padakondisi masyarakat indonesia yang sangat plularis yang dinamakan oleh herbert feith (1960), seorang indonesianist yang menyatakan bahwa indonesia sebagai mozaic society.

6.     Dasar filsafah negara pancasila

Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Pancasila ber fungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara , pandangan hidup bangsa, way of life, dan sebagainya. Rakyat indonesia menganggap bahwa pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional.

C.   Dinamika dan tantangan identitas nasional indonesia

Berikut adalah sejumlah contoh kasus dan peristiwadalam kehidupan sehari sehari, antara lain:

1.     Lunturnya nilai luhur dalam peraktik kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh : rendahnya semangat gotong royong)

2.     Nilai-nilai pancasila belum menjadi acuan siakp dan perilaku sehari-hari (contoh: plagiat dan menyontek)

3.     Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar (contoh: bangga menggunakan prestasi dengan bangsa lain, tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri)

4.     Lebih bangga menggunakan bahasa,bendera bahasa asing dari pada menggunakan bahasa serndiri

5.     Menyukai simbol-simbol asing dari pada lambang/simbol bangsa sendiri.

Lalu, bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa indonesia,penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa sendiri serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan?

Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun tidak langsung diterapkan, perku dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletk pada sejauh mana warga negara memahami dan menyadari diri sendiri yang beridentitaskan warga negara bangsa indonesia. Oleh karna itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tapi cerdas ( to be smart and good citizen).

BAB III      PENGANTAR URGENSI INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

A.   Konsep dan urgensi integrasi nasional

1.     Makna integrasi nasinal

Istilah integrasi nasional dalam bahasa inggrisnya “national integration”. “integration” yang berarti kesempurnaan atau keeluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau seluruh. Berdasarkan arti etismologisnya itu, dapat diartikan sebagai pembaruan hingga kesatuan yang utuh atau bulat. “nation” artinya bangsa sebagai brntuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada alam satu wilayahdan dibawah satu kekuasaan politik. Jadi integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama sebagai warga negara.

2.     Jenis integrasi

Mayron weiner dalam ramlan surbakti (2010) lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik dari pada integrasi nasional.

Menurutnya integrai politik adalah penyatan masyarakat dengan sisitem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

a)     Integrasi bangsa

b)    Integrasi wilayah

c)     Integrasi nilai

d)    Integrasi elit-massa

e)     Integrasi tingkah laku (prilaku integratif)

Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam hal ini, integrasi nasional juga meliputi:

a)     Integrasi politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi ertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa , baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dengan rakyat guna menjebatani celah prebedaan dalam ranka pengenbangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritotureal, antara daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat indonesia.

b)    Integrasi ekonomi

Integrasi ekonomi berarti ter jadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat.

c)     Integrasi sosial budaya

Integrasi merupakan peroses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.

3.     Pentingnya integrasi nasional

Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baruyang diciptakan (identitas nasional), misal bahasa nasional ,simbol negara, simbol nasional, ideologi nasional, dsb.

4.     Integrasi versus desintegrasi

Kebalikan dari integrasi adalah desintegrasi. Jika integrasi terjadi konsensus maka disentegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseeteruan atau pertentangan.

Jadi desintegrafi adalah memudarkan satu kesatuan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan.

5.     Alasan diperlukannya integrasi

Karena integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baruyang diciptakan (identitas nasional), misal bahasa nasional ,simbol negara, simbol nasional, ideologi nasional, dsb.

6.     Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional

1.     Perkembangan sejarah integrasi nasional

a.     Model integrasi imperium majapahit

b.     Model integrasi kolonial

c.      Model integrasi nasional indonesia

·        Masa perintis

·        Masa penegas

·        Masa percobaan

·        Masa pendobrak

2.     Pengembangan integrasi di indonesia

Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah sebagai berikut:

a.     Adanya ancaman dari luar

b.     Gaya politik kepemimpinan

c.      Kekuatan lembaga-lembaga politik

d.     Ideologi nasional

e.      Kesempata pembangunan ekonomi

B.   Dinamika dan tantangan integrasi nasional

1.     Dinamika integrasi nasional di indonesia

Dinamika berikut bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi berikut:

a.     Integrasi bangsa

Tanggal 15 agustus 2005 melalui MoU (Memorandum of Understanding) di vantaa, helsinki, finlandia, pemerintah indonesia secara berhasil secara damai mengaja Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b.     Integrasi wilayah

Melalui deklarasi djuanda tanggal 13 desember 1957, pemerintah indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara di indonesia.

c.      Integrasi nilai

d.     Integrasi elit-massa

Dinamika integrasi elit-massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan.

e.      Integrasi tingkah laku (perilaku integratif)

Mewujudkan perilaku integratif dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi.

2.     Tantangan dalam membangun integrasi

Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional indonesia, tantangan yanag dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku,ras, agama, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal,  tantangan yang ada aldalah berupa celah perbedaan antara elite dan massa, dimana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elite berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.

BAB IV      NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONAL KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAEWAH UUD

                                               

Dalam arti sempit konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diperlukan  untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara.

Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita cita rakyat dan asas –asa ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama rakyat indonesia. Olrh karna itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan.

Awal peroses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI dan ketetapan MPR mengenai HAM mengawali perubaha UUD NRI 1945.

BAB V       KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN HAK WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

                                               

                                                Hak adalah kuasa untuk menerima  atau melakukan suatau yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan suatu yang semestinya diberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yangyang pada prinsipnya  dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.

                                      Hak dan kewajiban warga negara adalah wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban merupakan timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara.

                                      Hak  dan kewajiban warga negara dan negara indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk didalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

BAB VI      HAKIKAT, INSTRUMENSASI DAN PRAKSIS DEMOKRASI DIINDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

                                      Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratain yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos-cratain atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

                                      Secara termologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dam sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsipyang menyertainya.

                                      Berdasarkan ideologinya, demokrasi indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pancasila. Demokrasi pancasila adalah kedaulatan atau kekuasan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai nilai pancasila.

                                      Demokrasi indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam UUD 1945, konstitusi indonesia juga bersifat nenbatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak hak dasar warga negara. 

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SELAMAT MEMBACA :)